PERATURAN PEMERINTAH DAN KEPUTUSAN PRESIDENPelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UKM

PERATURAN PEMERINTAH DAN KEPUTUSAN PRESIDENPelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UKM juga mengacu pada berbagai peraturan pemerintah dan Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, antara lain:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.
10. Peraturan pemerintah nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005.
12. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode Tahun 2004 - 2009
13. Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
14. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan dan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.
15. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja.
16. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengahserta berbagai peraturan pemerintah dan keputusan presiden lainnya.