Search This Blog

2/12/17

Analisis Yuridis Kasus penghinaan Lambang Negara

Bahwa penyidikan dugaan kasus “Penghinaan” terhadap Lambang Negara dilakukan Polda Jabar setelah Habib Rizieq dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri ke Bareskrim Polri pada Kamis (27/10/2016). Kasus ini kemudian dilimpahkan dari Bareskrim Polri ke Polda Jabar..

Bahwa Habib Rizieq Syihab dilaporkan dengan Pasal 154a KUHP tentang “penodaan terhadap lambang Negara” dan Pasal 320 KUHP.tentang “Penghinaan”.

Bahwa menurut pasal 154a KUHP yang berbunyi : “Barang siapa menodai Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya tiga ribu rupiah”.

Pasal 154a KUHP tersebut diatas ditambahkan dengan Lembaran Negara (L.N.) 127 tahun 1958, karena didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum ada ketentuan seperti tersebut diatas, maka dengan adanya Peraturan Pemerintah mengenai Bendera Kebangsaan, Lambang Negara Indonesia dan Bendera Kebangsaan Asing, perlu diadakan ketentuan termaksud.

Bahwa menodai adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghina.

Analisis Yuridusnya :

ANALISIS KASUS BASUKI CAHAYA PURNAMA

Oleh DR M Khoirul Huda SH MH
Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

SriwijayaAktual.com - Kunjungan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya  Purnama alias  Ahok pada tanggal 27 September 2016 ke Kepuluan Seribu dalam rangka sosialisasi program pengembangan perikanan untuk peningkatkan taraf hidup  warga berbuntut panjang dengan munculnya video yang dianggap melakukan penistaan terhadap agama Islam.

Reaksi umat dan tokoh agama luar biasa sehingga MUI mengeluarkan fatwa bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama dan menghina ulama . Akhirnya Ahok sendiri minta maaf kepada umat Islam dan  dua organisasi  massa Islam di Indonesia Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah  yang juga komponen MUI,  juga telah menerima permintaan maaf Ahok. MUI juga menghimbau pemerintah untuk tetap  menjalankan prosedur hukum terhadap Ahok untuk menjamin rasa keadilan dimasyarakat.

12/4/14

Analisis Pembunuhan yang dilakukan oleh Narapidana

KASUS 
Jumat, 1 Juni 2012
BANDARLAMPUNG – Jaksa penuntut umum (JPU) Eka Septriana Sari menuntut Paryono dengan pidana penjara selama 12 tahun. Narapidana (napi) Lapas Kelas I Bandarlampung yang menjadi pesakitan lantaran diduga membunuh Rudi Suroso, rekan satu selnya, ini dinilai terbukti melanggar 338 KUHP. ’’Berdasarkan analisis yuridis, semua unsur pasal 338 KUHP dalam dakwaan primer telah terpenuhi. Sehingga, kami tidak akan membuktikan lagi unsur dakwaan subsider yang tercantum dalam pasal 353 ayat 3 KUHP dan lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP,’’ papar JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang kemarin (31/5). JPU menyatakan, Paryono dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana kepada diri terpidana kasus pencurian dengan kekerasan itu. ’’Hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya mengakibatkan saksi korban meninggal dunia dan terdakwa sedang menjalani hukuman penjara. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa telah menyesali dan mengakui perbuatannya serta bersikap sopan dalam persidangan,’’ tutur Eka.Dalam kasus ini, barang bukti berupa lumpang yang terbuat dari batu berwarna hitam dengan diameter 20 cm berbentuk bulat, satu unit ponsel berwarna hitam merah berikut dua simcard dirampas untuk dimusnahkan.Dalam sidang perdana beberapa waktu lalu, JPU menjerat Paryono dengan dakwaan primer melanggar pasal 338 KUHP, subsider pasal 353 ayat 3 KUHP, lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP.