Search This Blog

Loading...

3/21/13

ASAS RETROAKTIF



 oleh M. Lutfi Chakim 
Sebenarnya yang menjadi asas adalah non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (“AB”). Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam pasal 1 ayat (1) KUHP:
“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”

Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” menyatakan bahwa pengulangan pencantuman asas ini dalam KUHP menunjukkan bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi ketentuan pidana. Larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.

CYBERLAW; TANTANGAN BAGI PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

Thomas L. Friedman seorang coloumnist asing The New York Times dalam bukunya ”World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century” menggambarkan bagaimana peradaban dunia saat ini. Friedman menggambarkan bahwa globalisasi merupakan hal yang tidak bisa di tolak lagi oleh setiap bangsa. Friedman memaparkan tiap tahapan-tahapan globalisasi secara rinci. Globalisasi menurut Friedman terjadi pada hampir di seluruh negara di dunia. Globalisasi yang dijabarkan termasuk didalamnya juga pengaruh besar teknologi informasi dalam aktifitas manusia .
Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara (borderless). Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi informasinya, negara yang sedang berkembang dalam pengembangannya akan merasakan kecenderungan timbulnya neo-kolonialisme . Hal tersebut menunjukan adanya pergeseran paradigma dimana jaringan informasi merupakan infrastruktur bagi perkembangan suatu negara. Tanpa penguasaan dan pemahaman akan teknologi informasi ini, tantangan globalisasi akan menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dan hilangnya kesempatan untuk bersaing karena minimnya pemanfaatan teknologi informasi.

12/31/12

PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM MENCARI BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG


ABSTRAK
Tingkat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dikota padang selalu mengalami peningkatan. Jika melihat data jumlah laporan masyarakat yang masuk pada kantor polresta padang jumlah laporan pencurian kendaraan bermotor roda dua yang hilang dari bulan januari 2011 sampai Agustus 2011 telah terjadi 339 kasus. Hal ini sangat menambah kerja petugas penyidik untuk mencari pelaku dan barang bukti kendaraan bermotor roda. Untuk itu sangat penting peranan penyidik polri dalam melakukan pencarian barang bukti kendaraan bermotor roda dua yang terjadi. Adapun permasalahan yang akan penulis bahas pada skripsi ini adalah bagaimana peranan penyidik polri dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua diwilayah hukum polresta padang, kendala-kedala yang ditemukan penyidik polri dalam melakukan pencarian barang bukti kendaraan bermotor roda dua, upaya-upaya yang dilakukan penyidik polri dalam mengatasi kendala-kendala dalam pencarian barang bukti kendaraan bermotor roda dua. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif, metode pendekatan masalah yuridis sosiologis, yang menghubungkan antara norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada kantor polresta padang, didapati bahwa peranan penyidik polri dalam mencari barang bukti hasil pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah melakukan tindakan pertama dengan menuju

KEKUATAN ALAT BUKTI


Kekuatan alat bukti atau juga disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat tergantung dari beberapa faktor. Sebut saja faktor itu adalah psiko-sosial (kode etika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat) dan partisipasi masyarakat. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.
Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap dan perilaku pihak lain menuju kesatu tujuan yang dikehendaki artinya apabila pihak lain itu mematuhi hukum. Tetapi kenyataannya tidak jarang orang tidak mengacu atau bahkan melanggar dengan terang-terangan, yang berarti orsng itu tidak taat .hukum.